Ketua Fraksi PDI Perjuangan Kota Depok Minta PPP Belajar Lagi UU

Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Hermanto minta kepada PPP untuk mempelajari Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Surat Komisi ASN pada point 2b. Kemudian, pelajari juga Undang-undang RI nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 67 dan 78. “Mazhab PPP minta kami (Fraksi PDI Perjuangan) membuktikan adanya temuan pelanggaran…

Ketua Fraksi PDIP DPRD Depok Ngamuk, PKL Digusur Tanpa Solusi

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Depok, Jawa Barat, Hermanto menyesalkan penggusuran puluhan pedagang kaki lima (PKL) di area parkir blok A Cinere beberapa hari lalu. Ia menilai, pembongkaran yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Depok itu tidak disertai solusi untuk para PKL. “Saya sebenarnya didaulat oleh para PKL untuk menjadi pembina mereka….

Bila Terbukti Bersalah, Anggota FPDIP Kab Cirebon Akan di-PAW

PDIPERJUANGAN-JABAR.COM – Ketua DPD PDIP Jabar, Tubagus Hasanuddin menegaskan PDIP akan memberikan tindakan tegas bila ada kadernya yang terlibat kasus kriminal. Sanksi ini diberikan sebagai efek jera sekaligus pembelajaran bagi kader lain untuk bersungguh-sungguh apabila diberi amanah jabatan. “Kalau sudah menjadi terdakwa tentu kami jatuhkan sanksi, bahkan bisa hingga pemecatan. Bila anggota DPRD posisinya akan…

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tasikmalaya Soroti Masalah Perizinan UMKM di Rapat Paripurna

PDIPERJUANGAN-JABAR.COM – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tasikmalaya dengan materi pemandangan Fraksi-fraksi terhadap Raperda Kabupaten Tasikmalaya tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2015, Kamis (21/7/2016) menjadi moment bagi Fraksi PDI perjuangan untuk mengkritisi kebijakan pemerintah terutama soal Perizinan bagi UMKM. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tasikmalaya, H. Demi Hamzah mengatakan, di Kabupaten…

Hari Jadi ke-71

Fraksi PDIP Tolak LKPJ, Dinkes dan Disdik Kota Bekasi Jadi Sorotan

PDIPERJUANGAN-JABAR.COM – Kinerja Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Kota Bekasi pada tahun 2015 lalu, dianggap tidak maksimal. Kondisi ini dibuktikan, masih banyaknya masyarakat kurang mampu kesulitan memperoleh fasilitas kesehatan dan pendidikan. Selain itu, sejumlah program kerja di dua intansi tersebut dianggap jalan di tempat. Akibatnya, anggaran yang sudah digelontorkan oleh Pemerintah Kota Bekasi tidak mampu…