Abdy Yuhana

Komisi I Dorong Aset di Jabar Bisa Produktif

Anggota Komisi I DPRD Jabar Abdy Yuhana, mengapresiasi keberadaan Unit Pelayanan Teknis Daerah Balai Pengembangan Perbibitan Ternak (UPTD BPPT) Unggas Jatiwangi Kabupaten Majalengka karena dinilai telah berkontribusi menjaga dan melestarikan populasi unggas lokal di Jawa Barat. Selain itu Abdy menambahkan, selain berperan dalam pelestarian unggas lokal di Jawa Barat UPTD Unggas Jatiwangi mampu memberikan kontribusi…

Yunandar R. Eka Perwira

Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Punya Peran Strategis

Sekretaris Komisi II DPRD Jawa Barat Yunandar R. Eka Perwira menilai, Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang mempunyai fungsi yang strategis ketika pemerintah serius untuk mendorong pertumbuhan produk komoditas di Jawa Barat. ”Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang tidak hanya memberikan pelayanan untuk menjaga kualitas mutu tetapi juga memberikan jaminan dari pemerintah bahwa produk produk…

Bedi Budiman

DPRD dan Pemprov Jabar Sepakat Lanjutkan Seleksi Komisioner Komisi Informasi

DPRD Provinsi Jawa Barat sepakat untuk melanjutkan seleksi Komisioner Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jawa Barat. Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Bedi Budiman mengatakan hasil rapat Badan Musyawarah menetapkan seleksi Komisioner KIP Jawa Barat akan dilaksanakan pada Jum’at 15/11/2019. “Komisi I ingin tepat waktu dan sesuai dengan jadwal tersebut, oleh karena itu secara resmi…

Yunandar Rukhiadi

Dewan Soroti Serapan Anggaran Pemprov Jabar Baru 50 Persen

Komisi II DPRD Jabar menyoroti serapan anggaran organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jabar yang baru rata-rata mencapai 50 persen. Serapan anggaran ini rendah karena sebagian realisasi pembiayaan program dilakukan pada akhir tahun. Sekretaris Komisi II DPRD Jabar Yunandar Rukhiadi mengatakan serapan anggaran setiap OPD beragam, mulai 40 hingga 60 persen. Salah satunya OPD…

Bantuan Hukum

Dewan Minta Pemprov Jabar Tambah Anggaran Bantuan Hukum

Komisi I DPRD Jabar meminta Pemprov Jabar menambah pagu anggaran untuk bantuan hukum masyarakat tak mampu. Selama ini porsi anggaran yang ada dinilai masih minim. “Kami minta ada tambahan (pagu anggaran) biro hukum untuk bantuan hukum masyarakat miskin,” kata Anggota Komisi I DPRD Jabar Abdy Yuhana kepada detikcom, Jumat (1/11/2019). Menurutnya kebutuhan bantuan hukum bagi masyarakat…