Putusan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang memenangkan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wapres pemenang Pemilu 2019 masih menyisakan banyak agenda politik.
Partai koalisi pengusung Capres dan Cawapres Jokowi-Maruf Amin kini melakukan berbagai manuver untuk bisa meraih kursi sebanyak-banyaknya di kabinet.
Menyikapi hal itu, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat TB Hasanuddin meminta Presiden terpilih tidak menutup mata atas dinamika yang terjadi di lapangan selama masa kampanye.
Dia menilai tidak semua partai koalisi solid mendukung pasangam nomor urut 01.
“Memang terlihat di banyak daerah caleg Golkar pun enggan memasang baliho Pak Jokowi,” kata dia, Kamis (4/7/2019).
Dia menegaskan, pasangan Jokowi-Ma’ruf hanya unggul di 6 daerah dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat seperti di Kota Cirebon, Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran, Indramayu, Kabupaten Cirebon dan Subang.
“Empat dari enam daerah yang menang adalah basis PDIP,” jelas mantan Sekretaris Militer di era Presiden Megawati ini.
“Jika ada pimpinan TKD Jabar yang teriak-teriak menang banyak itu aneh. Karena dulu PDIP sendiri di depan dan dapat 40,22 persen. Sekarang ada TKD dan TKN, cuma dapat 40,07 persen. Jadi wajarlah kader-kader kami meragukan kerja keras sebagian teman teman di partai koalisi,“ kata dia.
Karena itu, dia menyatakan, para elite parpol tak perlu berlomba-lomba menarik perhatian agar dipilih sebagai menteri. Urusan menteri, lanjutnya, merupakan hak prerogatif Jokowi.
“Jadi menurut hemat saya, tak usah rame ramelah, soal siapa yang jadi pembantu presiden Jokowi, kita serahkan saja kepada Jokowi, sebagai pemegang hak prerogatif dalam menentukan pembantu pembantunya,” ujarnya.
Ketua DPC PDIP Kabupaten Bogor Dadang juga mengingatkan Jokowi agar melihat dinamika dan proses kampanye di lapangan.
“Selama Pileg tidak ada calegnya yang berani pasang foto bareng Pak Jokowi. Malah ada beberapa caleg DPR-RI Golkar terang-terangan nyuruh pilpresnya ke Prabowo,” ungkap Dadang.
Kader PDIP Karawang Rosadi N. Rosadi menyebut, partai-partai politik pendukung Jokowi agar intropeksi dan tidak terlalu percaya diri.
“Calon DPR-RI dari Golkar yang namanya Dadan S Muhtar jelas-jelas mendukung Prabowo dalam setiap sosialisasinya ke masyarakat Karawang,” kata Rosadi.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengatakan dalam politik pihak yang menang biasanya memang akan mendapat jatah menteri.
Saat ditanya jumlah, Cak Imin jelas meminta sebanyak-banyaknya.
“Kalau doa, sebanyak-banyaknya. Saya enggak berani berharap tapi berdoa saja, usulin 10 minimal (kader PKB jadi menteri),” ujar Cak Imin.
Politisi Partai Nasdem Teuku Taufiqulhadi menilai partainya sudah sepantasnya mengusulkan nama menteri lebih dari yang diusulkan Ketua Umum PKB.
Dia mengklaim partainya mendapatkan perolehan kursi di DPR lebih banyak dibanding partai pimpinan Cak Imin itu.
“Suara Nasdem kan lebih besar dari pada PKB di DPR, berdasarkan kursi, maka sepantasnya Nasdem mengusulkan 11 (nama menteri),” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/7/2019).
Kendati demikian, menurutnya tak elok jika pembahasan komposisi menteri diungkap kepada publik. Ia mengatakan komposisi menteri nantinya akan dibahas bersama Presiden Joko Widodo.
“Nanti dikomunikasikan saja saat rapat dengan Pak Presiden terpilih secara langsung Jadi engga perlu diungkapkan kepada publik,” ujarnya. tribunnews.com