581 Views

Jangan Politisasi Kasus Eksekusi Mati Pekerja Migran Indonesia


Kita semua turut berduka yang sangat mendalam atas eksekusi mati terhadap pekerja migran asal Majalengka-Jawa Barat, Tuti Tursilawati di Saudi Arabia. Sangat menyesalkan pula pihak Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia sekali lagi tidak memberikan notifikasi kepada Pemerintah Indonesia.

Pihak Saudi Arabia tidak memberikan notifikasi kepada warga asing yang dieksekusi mati bukan dialami oleh Indonesia saja, melainkan juga kepada warga negara lain mengalami hal serupa, tidak diberikan notifikasi.

Hanya saja, sebagai negara sahabat yang berpenduduk mayoritas muslim, akan lebih bijak adanya komunikasi satu sama lain,” kata Sharief Rachmat, Pembina Posko Perjuangan TKI (POSPERTKI) Saudi Arabia, Kamis (01/11/2018).

Aktivis Pekerja Migran Indonesia di Saudi Arabia itu juga menyayangkan adanya elit-elit yang mempolitisasi kasus eksekusi mati Tuti Tursilawati melalui pernyataannya.

Kasus yang menimpa Almarhumah Tuti Tursilawati adalah kasus yang terjadi sejak tahun 2011 pada era Pemerintahan SBY. Upaya perlindungan sudah dilakukan sejak awal hingga oleh Pemerintahan saat ini. Upaya tersebut berupa pemberian pendampingan pengacara, melobi pihak keluarga korban hingga pihak Kerajaan Saudi Arabia.

“Hanya saja, dalam kasus privat, pihak Kerajaan Saudi Arabia tidak bisa mengintervensi, karena penentunya ada di pihak keluarga korban. Peran Kerajaan membantu lobi keluarga korban melalui lembaga khusus yang dibentuk Kerajaan untuk mendapatkan pemaafan. Baik itu dalam bentuk diyat atau sebaliknya, sekaligus menunda proses eksekusi untuk memberi waktu dalam mendapatkan pemaafan dari keluarga korban,” jelas Sharief di kota Jeddah, Saudi Arabia,

Menurut politisi PDI Perjuangan ini, kehadiran negara melindungi pekerja migran era pemerintahan Presiden Jokowi justru lebih terasa. Kalaupun masih ada catatan adalah hal lumrah dan terus mendorong Pemerintah agar membenahi kekurangan yang ada.

Menanggapi pernyataan Sandiaga Uno Cawapres Nomor urut 02, Sharief menilai pernyataan tersebut menunjukkan ketidakpahaman dan tidak mengikuti perkembangan permasalahan TKI. Berbagai kasus yang ditangani saat ini adalah kasus sejak era sebelumnya. Setelah mengkaji banyaknya kasus, Pemerintah saat ini menghentikan penempatan TKI sektor domestik ke Timur Tengah. Begitu pula keberhasilan dalam membebaskan WNI yang terancam hukuman mati di luar negeri.

Perihal kebebasan Wilfrida Soik dari ancaman hukuman mati di Malaysia saat itu, tentu patut diapresiasi. Hanya saja Sharief menganjurkan Sandiaga Uno agar bisa membedakan hukum Saudi Arabia dan Malaysia. Selain itu, yang mengawal kasus Wilfrida Soik saat itu sejak awal adalah kawan-kawan dari Migrant Care.

Untuk mengurangi keinginan WNI menjadi pekerja migran ke luar negeri, menurut Sharief, jangan hanya bicara soal ketersediaan lapangan pekerjaan, tetapi juga harus mengutamakan berbagai pelatihan keterampilan kerja. Melalui pelatihan kerja, seorang WNI yang sebelumnya berniat menjadi pekerja migran, akan mengurungkan niat setelah memiliki bekal pelatihan untuk bekerja atau membuka usaha di dalam negeri.

“Saya mengajak para pihak untuk mendukung langkah Pemerintah Indonesia melakukan protes ke Saudi Arabia. Sekaligus meminta Pemerintah Indonesia agar mendesak Saudi Arabia mengungkap dan menghukum 9 orang pemerkosa Almarhumah Tuti Tursilawati,” ujar Sharief.

Memperhatikan langkah Saudi Arabia yang sering tidak memberikan notifikasi, Sharief menganjurkan agar Perwakilan RI di Saudi Arabia lebih intensif menemui para TKI yang berstatus kritis terancam hukuman mati di tahanan.

“Pemerintah sebaiknya bisa mengunjungi para TKI di tahanan, entah itu seminggu dua kali atau lainnya,” pungkas Sharief. www.pdiperjuangan.id

 

Dewan Perwakilan Luar Negeri (DPLN) PDI Perjuangan Saudi Arabia

Sekretariat:

Al Baghdadiyah Al Sharqeyah Dist. Qaysareyah St., Jeddah

Kingdom of Saudi Arabia

Berita Terkait

Author: DPD PDI PERJUANGAN JABAR

SITUS RESMI DPD PDI PERJUANGAN JAWA BARAT

Leave a Reply