1496 Views

PDI-P Saudi Pertanyakan Keseriusan KBRI Riyadh atasi Kasus TKI Mehan

PilkadaBelasan TKI perusahaan Mehan yang kesemuanya perempuan, meminta Pemerintah untuk dapat memulangkan mereka ke Indonesia. Hal ini disebabkan perusahaan Mehan yang berpusat di kota Riyadh melakukan pelanggaran kontrak kerja. Para TKI formal tersebut dijanjikan dipekerjakan sebagai cleaning service, tetapi setibanya di Saudi Arabia diperjual belikan sebagai pekerja kontrak sektor rumah tangga.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut pada Jum’at (01/10/2016), Dasan Suprija yang biasa disapa Bima, Wakil Ketua DPLN PDI Perjuangan Saudi Arabia melakukan komunikasi dengan salah satu pejabat KBRI Riyadh, Dede Achmad Rifai, Pelaksana Fungsi Protokol dan Konsuler 1.

Dede Acmad Rifai menjelaskan, bahwa KBRI Riyadh tidak bisa memaksa perusahaan untuk memulangkan mereka ke Indonesia. Yang bisa memaksa perusahaan tersebut adalah Kementerian Tenaga Kerja Saudi Arabia, kalau perusahaan tersebut melanggar peraturan Saudi Arabia.

“KBRI Riyadh sudah meminta PPTKIS untuk bertanggungjawab memulangkan mereka (TKI) ke Indonesia. Sebab pihak perusahaan minta ganti rugi bagi TKI yang minta pulang sebelum waktu kontrak kerja selesai,” sambung Dede Achmad.

Dede pun melanjutkan bahwa KBRI Riyadh sudah kirim konsultan hukum ke perusahaan tersebut. Serta KBRI Riyadh sendiri sudah menemui perusahaan dan beberapa TKI di perusahaan tersebut. Perusahaan belum bersedia memulangkan mereka sebelum mereka (TKI) membayar ganti rugi.

Disisi lain, Pelaksana Fungsi Protokol dan Konsuler I KBRI Riyadh tersebut, menyarankan agar para TKI tersebut melaporkan langsung kasus mereka ke Maktab Amal (Kemnaker) Saudi di kota Dammam. KBRI akan mendampingi mereka sebagai penterjemah dan konsultan hukum sebagaimana dilakukan KBRI pada kasus – kasus TKI lainnya, seperti TKI di Bin Ladin Group dan Saudi Oger.

Dasan Suprija, Wakil Ketua DPLN PDI Perjuangan Saudi Arabia, menyayangkan permasalahan TKI Mehan yang sudah berlarut – larut tak kunjung ada titik terang.  Informasi yang kita terima pula, ada tindakan yang tidak manusiawi yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Seperti menyekap TKI dalam ruangan dan lainnya, bila tidak menuruti perintah perusahaan.

“Kami tidak habis pikir, pihak perusahaan melakukan pelanggaran seperti mempekerjakan TKI tidak sesuai kontrak, tetapi minta ganti rugi bila TKI ingin dipulangkan. Kami dengar perusahaan tersebut sudah di black list, tetapi sepertinya diduga masih leluasa melakukan perekrutan. Ini bukan lagi zamannya perbudakan, TKI itu manusia, bukan barang yang untuk diperjual belikan,” kata Dasan Suprija.

Masalah ini tidak bisa sepenuhnya diserahkan ke KBRI Riyadh, tetapi pemerintah pusat perlu turun tangan seperti melakukan penekanan atau menjatuhkan sanksi ke PPTKIS seperti PT. Fim Anugerah Prakasa, PT. Putra Timor Mandiiri, dan lainnya. Tapi saya meragukan hal ini bisa cepat tuntas, karena dilihat pimpinan BNP2TKI-nya yang harusnya ikut bertanggungjawab, sedang sibuk dengan urusan Pilkada DKI Jakarta,” sambungnya.

Disisi lain, kami pun mempertanyakan keseriusan KBRI Riyadh dalam menangani kasus TKI Mehan. Bila merujuk arahan Pak Dede, yang menjadi pertanyaan apakah KBRI Riyadh sudah menyampaikan atau menjembatani hal tersebut kepada para TKI Mehan. Karena kasus TKI Mehan ini, sudah lama dalam penanganan KBRI Riyadh. Kita tidak bisa samakan kasus Bin Laden dan Saudi Oger, TKI yang di perusahaan Mehan tersebut adalah perempuan semua. Mereka datang sebagai TKI formal cleaning service, tetapi sesampainya disini dipekerjakan sebagai pekerja rumah tangga. Tentu semua mahfum akan hal tersebut kondisi perempuan di Saudi Arabia,” lanjutnya.

“Jumlah TKI yang melaporkan ke kita ada belasan, tapi dari berbagai informasi lainnya lebih dari itu dan kemungkinan mencapai puluhan,” ungkap Dasain Suprija, yang juga Ketua Pengurus Cabang POSPERTKI kota Makkah.

Author: DPD PDI PERJUANGAN JABAR

SITUS RESMI DPD PDI PERJUANGAN JAWA BARAT

Leave a Reply