1334 Views

Urusan dana Hibah, Pemerintah Harusnya Segera Jembatani Masyarakat Memiliki Badan Hukum

DEDI HASAN BAHTIAR

DEDI HASAN BAHTIAR

PDIPERJUANGAN-JABAR.COM – Frkasi PDI Perjuangan DPRD Jawa Barat mengkritisi dan evaluasi Laporan Kerja Pertanggung Jawaban(LKPJ) Gubernur Jawa Barat tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Barat, Dedi Hasan Bahtiar menyampaikan ada 5 hal penting yang mestinya dijelaskan dalam LKPJ Gubernur, yakni arah kebijakan umum pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah secara makro, penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, penyelenggaraan tugas pembaruan dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

“Untuk mengawali pembahasan LKPJ Gubernur 2015 di tingkat Panitia Khusus, ada beberapa persoalan penting dan mendesak di Jabar seperti program bantuan hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2015 lalu yang mengalami kendala yang cukup signifikan,” ‎kata Dedi di ruangan fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro Bandung,‎ Senin(4/4).

Kendala yang terjadi, kata Dedi, yakni persyaratan terkait badan hukum bagi calon penerima dana hibah termasuk di kalangan rakyat kecil. Fraksi PDI Perjuangan Jabar, ujarnya, mendesak agar pemerintah ini segera mendorong program pembentukan lembaga berbadan hukum bagi para calon penerima hibah di tingkat kelompok petani, kelompok peternak, kelompok nelayan, kelompok usaha kecil, organisasi kepemudaan, LPM, dan kelompok keagamaan.

“Badan hukum ini baik berupa koperasi, yayasan ataupun perkumpulan,” ‎tandasnya. RMOL JABAR

Berita Terkait

Author: DPD PDI PERJUANGAN JABAR

SITUS RESMI DPD PDI PERJUANGAN JAWA BARAT

Leave a Reply