1551 Views

Memperkokoh PDI Perjuangan Sebagai Partai Ideologis

abdy yuhana.jpeg

Oleh: Abdy Yuhana, Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Barat

Bertepatan dengan penyelenggaraan Rakernas l pada hari minggu, tanggal 10 – 12 Januari 2016, PDI Perjuangan akan memperingati HUT nya yang ke- 43 Tahun. Tepatnya tanggal 10 Januari 1973 karena penyederhaan Partai yang dilakukan oleh Pemerintah Orde Baru yang pada saat itu hanya ada dua Parpol dan satu Golongan Karya yang tidak mau disebut sebagai Partai, PDI didirikan dan sampai pada tanggal 1 Februari 1999 karena adanya konflik yang didahului intervensi Pemerintah pada saat itu kemudian berubah nama menjadi PDI Perjuangan.

PDI Perjuangan dalam usianya yang ke 43 masih membutuhkan tokoh dan figur Ketua Umum Megawati Soekarno Putri, hal demikian karena sebagai Ketua Umum Partai Megawati Soekarno Putri, sangat ideologis, mampu sebagai perekat dan pemersatu serta teruji dalam memimpin Partai dalam konfigurasi politik apapun. Sehingga Partai di bawah kepemimpinannya kemudian tidak terbawa arus kepentingan politik yang sesaat.

PDI Perjuangan melalui kongres ke 3 Tahun 2010 menyatkan dalam salah satu keputusan kongresnya kembali ke jalan ideologi dan kemudian diperkuat dalam kongres ke 4 tahun 2015 yang lalu. Konsekuensi sebagai Partai Ideologis memang tidak mudah karena secara substansial, PDI Perjuangan dalam setiap kebijakan dan aktivitas politiknya harus merujuk pada Ideologi yang dipilih yaitu Pancasila 1 Juni sebagaimana yang disampaikan Ir Soekarno pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945 dan dalam konstitusi Partai dijelaskan bahwa Pancasila 1 Juni adalah jiwa dan semangat dari Pancasila yang ada saat ini.

Pilihan untuk menjadi Partai Ideologis bagi PDI Perjuangan sangatlah tepat dalam kondisi kehidupan berbangsa dan berbangsa seperti saat ini. Demokrasi yang hanya dimaknai demokrasi Politik dan direduksi sekedar perebutan jabatan politik, semakin menumbuhsuburkan liberalisasi politik dan semakin memperkuat paham individualisme. Bagi PDI Perjuangan pilihan untuk menjadi Partai ideologis adalah pilihan ke jalan yang sunyi. Hal demikian karena sadar betul bahwa sebagai Partai Ideologis, Partai adalah alat perjuangan dalam mencapai kesejahteraan rakyat.

Konsekuensi lain dari pilihan tersebut adalah, Pertama, ideologi adalah pondasi utama Partai, yang dikatakan oleh Bung Karno “Partai harus dipimpin oleh ide, menghikmati ide, memikul ide dan membumikan ide”. Kedua, Partai dimaknai sebagai tamansarinya dalam melahirkan kader-kader yang akan menjadi pemimpin dan bertanggungjawab terhadap masa depan bangsa, dan Ketiga, sebagai implementasi dalam kehidupan sehari-hari maka ideologi Partai dapat diwujudkan dalam hal gotong royong dalam bekerja, bermusyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan dan percaya pada kekuatan bhineka tunggal ika, sesuai dengan keragaman bangsa indonesia.

Partai dipimpin oleh ide, menghikmati ide, memikul ide dan membumikan ide dalam kondisi sat ini menjadi penting ketika kehidupan politik di indonesia banyak diwarnai politik transaksioanal dan pragmatis. Lihat saja sebagai ilustrasi bagaimana kemudian dalam pilkada serentak yang baru lalu, masalah-masalah klasik demokrasi prosedural masih subur dengan dominannya politik uang dalam mencari dukungan rakyat untuk terpilih menjadi kepala daearh. Oleh karenanya, Partai sesungguhnya harus siap dengan kondisi masyarakat yang semakin memahami bahwa demokrasi adalah pilihan yang memberikan supremasi tertinggi kepada rakyat. Partai, harus semakin memperkuat konsep, ide dan gagasan yang ditawarkan kepada rakyat untuk panduan kehidupan kebangsaan yang lebih baik.

Partai yang sadar akan pentingnya kader sebagai penopang untuk berjalannya ideologi dalam tataran ide dan praktek, Partai terus membentuk dan melahirkan kader-kader muda potensial melalui kaderisasi maupun sekolah Partai dan hal itu kemudian terlihat kader muda yang memimpin daerah dan berhasil mendapat dukungan dan kepercayaan dari rakyatnya seperti Walikota Surabaya, Risma, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan bahkan telah menjadikan Kader PDI Perjunagan sebagai Presiden Republik Indonesia ke -7 Joko Widodo, belum lagi yang duduk di lembaga perwakilan rakyat maupun yang di jajaran Menteri, dalam perspektif itu jalan sunyi ke jalan ideologi yang diambil kemudian telah berhasil.

PDI Perjuangan menyadari Indonesia adalah negara yang besar terdiri dari beragam suku bangsa, Agama dan kekayaanserta keindahan alam yang sangat luar biasa, namun sayangnya itu tidak dimanfaatkan secara optimal, sampai saat ini ekspor Indonesia masih didominasi bahan mentah dan keindahan alam yang dimiliki oleh Indonesia belum tersosialisasikan dengan baik di dunia internasional. Sehingga untuk mengelola negara yang begitu luas dengan 75 persen wilayahnya dikelilingi oleh laut perlu kesadaran bersama bahwa prinsip hidup gotong royong yang oleh Bung Karno disebutkan sebagai pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu membantu bersama, keringat semua buat kebahagiaan semua holopis kuntul baris buat kepentingan bersama. Prinsip Gotong royong adalah antithesa dari paham individualisme yang sangat mengedepankan paham kebebasan dan merupakan bapak kandungnya paham akumulasi modal (kapitalisme), sehingga dalam kondisi bangsa yang membutuhkan kerja keras bersama gotong royong sangat relevan dan penting untuk dilakukan demi kemajuan bangsa.

Pilihan demokrasi sebagai sebagai jalan dalam mengelola Partai kemudian diimplementasikan dalam proses konsolidasi organisasi mulai dari level anak ranting (setara dengan RW) sampai Kongres berhasil dilakukan dan tuntas sampai tanggal 9 desember 2015. Makna yang dipetik dari konsolidasi organisasi dengan mengedepankan musyawarah mufakat adalah Partai tidak menerapkan politik adu kekuatan tapi lebih pada membentuk struktur dengan dialog dan kebersamaan. Musyawarh mufakat sebagaimana sila ke-4 Pancasila saat ini sangatlah relevan untuk diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga penyelesaian yang ada dan niscaya dalam negara demokrasi yaitu perbedaan pendapat dapat diselesaikan dengan musyawarah perwakilan.

PDI Perjuangan sebagai Partai yang inklusif terbuka untuk siapapun warga negara Indonesia tanpa melihat status sosial, suku bangsa dan keyakinan dalam ber Tuhan, itulah realitas negara ini, maka dapat dikatakan bahwa PDI Perjuangan adalah miniatur Indoensia. Kesadaran sejarah bagi PDI Perjuangan tidak bisa melepaskan dari tiga peristiwa monumental dalam sejarah pembentukan republik Indonesia, yaitu Sumpah pemuda, pidato Bung Karno tetang Pancasila pada saat sidang BPUPKI dan Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, dan semua entitas bangsa pada saat itu mempunyai “saham” untuk berdirinya Indonesia.

Dalam usainya yang ke 43 PDI Perjuanagn tetap setia kepada sumber dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu menjaga Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tungga Ika sebagai sebuah konsensus bernegara. Pasalnya dengan konsensus bernegara itulah ke Indonesiaan kita menjadi kuat dan kokoh. Dirgahayu PDI Perjuangan ke 43 tetaplah kokoh di jalan Ideologi, karena di situlah obor nya Partai dan yakinlah pada akhirnya kebenaran yang akan menang, Satyam Eva Jayate.

Author: DPD PDI PERJUANGAN JABAR

SITUS RESMI DPD PDI PERJUANGAN JAWA BARAT

Leave a Reply